Lima abad yang lalu, Niccolo Machiavelli pernah mengatakan bahwa lebih baik dan lebih penting ditakuti daripada dicintai. Pada abad-abad awal, kekuatan internasional selalu dijustifikasi dengan kekuatan perang. Perkataan itu benar adanya apabila diwujudkan pada saat Machiavelli masih hidup, akan tetapi di abad kontemporer ini yang ditandai oleh era informasi global, perasaan ditakuti sama saja dan sama pentingnya dengan perasaan dicintai. Nye juga pernah mengatakan bahwa memenangi hati dan jiwa lebih penting di era sekarang. Menurutnya sebuah informasi adalah kekuasaan dan teknologi informasi yang moderen tersebar lebih luas daripada era-era sebelumnya.
Globalisasi telah membukakan mata bagi para politisi dunia bahwa saat ini sumber dan justifikasi kekuasaan bukan lagi ditekankan pada perang, akan tetapi pada sumber teknologi dan informasi. Oleh karena itu, sumber kekuasaan saat ini bukan lagi identik dengan Hard Power (HP) yang ditandai dengan militer dan perang, akan tetapi muncul istilah Soft Power (SP) yang ditandai dengan munculnya teknologi, informasi, budaya, nilai dan norma sebagai “media”nya.
SP adalah konsep yang saat ini banyak digunakan dalam terminologi kontemporer ilmu politik sebagai suatu pemikiran yang merujuk kepada budaya sebagai kekuatannya. Oleh karena itu SP memiliki definisi sebagai kemampuan dari sebuah badan politik (a political body) untuk mempengaruhi badan politik lainnya melalui penggunaan budaya dan ideologi.[1] Satu kunci determinan dari SP adalah ia memiliki kekuatan dimana badan politik dan atau negara lain dapat mengadopsi nilai, budaya dan ideologi baru tersebut. Dalam SP, penggunaan militer sangat dihindari karena SP menggunakan strategi mengkooptasi masyarakat secara damai melalui kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan.[2]
SP adalah usaha suatu negara untuk “menguasai” negara lain dengan cara mengatur agenda mereka sedemikian rupa melalui budaya dan nilai sehingga negara lain memujanya (admiring). Dalam lingkup yang lebih kecil, Nye mengatakan bahwa SP adalah kemampuan suatu negara untuk menegaskan pilihan-pilihan negara lain apakah mereka ikut atau tidak dalam budaya dan nilai yang disebarluaskannya. SP dapat dianggap sebagai kekuatan yang “diam-diam” karena ia biasanya mengendap dalam kognisi di setiap tingkat kehidupan. Nye juga mengatakan bahwa SP memiliki unsur psikologis seperti layaknya sepasang insan yang sedang memadu kasih, dimana terdapat unsur “kimia misterius” (mysterious chemistry) yang dapat menimbulkan kecocokan dan ketertarikan satu sama lain.[1] Sehingga dalam terminologi ilmu behavioral, SP disebut sebagai kekuatan yang menarik perhatian. (soft power is attractive power).[2] Contoh negara yang menggunakan SP dalam perilaku politiknya adalah Kanada, Belanda dan negara-negara Skandinavia. Mereka sangat jarang sekali menggunakan kekuatan militernya karena mereka sadar bahwa nilai-nilai ekonomi dan perdamaianlah yang bisa menjadi aset utama mereka dalam menguasai dunia.[3]
Pada dasarnya, HP dan SP memiliki hubungan yang sangat erat karena sama-sama memiliki aspek kemampuan untuk menguasai yang lain. Yang membedakan HP dan SP adalah perilaku dan sumber kekuasaannya. HP biasanya selalu dikaitkan dengan kekuatan perintah (command power) dan koersif atau memaksa, sementara SP dikaitkan dengan kekuatan kooptasi (co-optice power) yang juga bertujuan untuk menarik perhatian yang lain dengan menggunakan “media” budaya dan nilai.
Di dalam HP, spektrum perilaku kekuasaan labih ditekankan kepada perintah dan atau paksaan, sementara spektrum kekuasaan SP lebih lunak dengan mengatur agenda sedemikian rupa sehingga menarik perhatian yang lain. Untuk membuka perspektif kita mengenai SP, maka peneliti akan mencoba memberikan contoh-contoh peristiwa di belahan dunia yang menggunakan SP sebagai kekuatan andalannya.
SP pernah membuat negarawan senior Amerika Serikat John J. McCloy (penasehat kepresiden dan anggota Komisi Warren) sangat marah. Saat dia mengadakan pertemuan dengan Presiden John F. Kennedy, McCloy geram karena Kennedy memberikan perhatian yang lebih kepada masalah popularitas dalam perspektif penarikan perhatian. Pada saat itu, Kennedy yang memiliki pemikiran seperti Woodrow Wilson dan Franklin Roosevelt mengatakan bahwa perlu adanya opini dunia (world opinion) sebagai satu unsur kekuatan Amerika Serikat, akan tetapi McCloy sangat tidak setuju karena dia tidak percaya akan adanya opini dunia.[1]
Sementara Norwegia pernah ikut ambil bagian dari misi perdamaian dunia di Filipina, negara-negara Balkan, Kolombia, Guatemala, Sri Lanka, dan negara-negara Timur Tengah. Hal ini semata-mata dilakukan Norwegia selain untuk mengemban warisan misionaris Lutheran, tetapi juga untuk memprogandakan bahwa Norwegia adalah negara yang cinta damai.[2] Sedangkan Pemerintah Polandia berencana untuk mengirimkan pasukannya setelah perang Iraq bukan saja untuk menyaingi Amerika Serikat tetapi untuk memberikan image Polandia sebagai negara di wilayah Eropa Timur dalam kancah percaturan dunia.[3]
Dari contoh-contoh di atas terlihat bahwa apabila sebuah negara dapat menarik perhatiannya dengan budaya, nilai dan ideologi mereka, maka negara lain akan mengikutinya (if a country’s culture and ideology are attractive, others more willingly follow) dan apabila suatu negara dapat mempertajam peraturan-peraturan internasionalnya yang konsisten dengan kepentingan dan nilai mereka, maka aksi-aksi mereka akan terlihat legitimate di mata negara lain (if a country can shape international rules that are consistent with its interest and values, its actions will more likely appear legitimate in the eyes of others).[1]
Dalam sebuah konstelasi dunia yang telah dijustifikasi sebagai sebuah dunia yang berada dalam lingkungan era informasi global, SP memegang peranan penting di dalamnya. Negara-negara yang menggunakan SP sebagai kekuatannya terlihat semakin matang dan menunjukkan kredibilitasnya.[2] Negara-negara yang biasanya berhasil dalam penggunaan SP-nya adalah negara yang pertama, memiliki kebudayaan-kebudayaan dan ide-ide dominan yang mendekati bahkan sampai menjadi norma-norma global, kedua, negara yang memiliki akses ganda dalam berkomunikasi bahkan bisa memberikan pengaruh kepada negara lainnya, dan ketiga, negara yang memiliki kredibilitas untuk meningkatkan performa domestik dan internasionalnya.[3] Setelah Perang Dunia II dan Perang Dingin, penggunaan SP lebih gencar dan aktif dilakukan oleh negara-negara di dunia, seperti Amerika Serikat yang mendirikan the Voice of America, the Fulbright Program, American Libraries, United States Information Agency, dan lain-lain. Bahkan sebelum Perang Dingin, Amerika Serikat sudah mulai melakukan SP dengan “menjual” budaya dan nilai-nilai Amerika melalui filem-filem Hollywoodnya.
Keterbukaan budaya dan nilai inilah yang dirasakan pengaruhnya bagi negara lain. Bagi negara-negara Timur Tengah, nilai dan budaya yang disebarkan oleh Amerika Serikat membawa sedikit pengaruh. Sebelum adanya pengaruh tersebut, hampir semua tayangan-tayangan televisi di Timur Tengah harus seizin pemerintah setempat, sampai pada akhirnya negara Qatar mengizinkan stasiun televisi baru, Al-Jazeera, menayangkan tayangan-tayangan bebas seperti tayangan Osama bin Laden sampai masalah Tony Blair dalam perang Irak.[1] Menurut Joffe, seorang editor berkebangsaan Jerman, Amerika dianggap sebagai negara yang memiliki kebudayaan paling terbuka sehingga negara-negara lain bersedia untuk menerimanya.[2] Atau sebagaimana yang dikemukakan oleh para kritikus Perancis, bahwa di abad ke-20 ini tidak ada satu hal pun yang disimbolkan dengan kejayaan kebudayaan Amerika, seperti filem, musik, bahkan kebijakan, dan lain sebagainya. Pesan yang disampaikan oleh Amerika didasarkan kepada masalah keterbukaan terhadap masalah-masalah multikultural.[3] Seorang pengamat berkebangsaan Norwegia juga mengatakan bahwa saat ini kebudayaan Amerika sudah menjadi kebudayaan kedua bagi siapapun.[4]
Pada intinya, dalam kondisi apapun, SP merupakan kekuatan yang sangat penting dalam era informasi global saat ini, bahkan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) pun menggunakan SP sebagai metode untuk mendekatkan dirinya kepada pemerintah sebagai usaha dalam pembuatan kebijakan yang tidak bias kelompok. Benang merah yang dapat ditarik adalah bahwa SP merupakan suatu kekuatan baru yang digunakan oleh kebanyakan negara saat ini sebagai kekuatan psikologis. SP digunakan sebagai substitusi HP yang sudah dianggap usang karena masih menjustifikasi perang dan penggunaan militer sebagai penarik perhatian. SP dijalankan dengan menggunakan “media” nilai, budaya dan norma sehingga unsur menarik perhatian ke arah kooptasi perdamaian lebih tampak daripada unsur memaksanya.
Written by Adihartono Reksodirdjo, M.Si
[1] Mark Huband, “Egypt Tries to Tempt Back Broadcasters”, dalam Financial Times, edisi 7 Maret, 2000, hal. 14. Akan tetapi, pada pertengahan tahun 1990-an, terjadi pooling penolakan terhadap budaya universal yang disebarkan oleh Amerika. Sebanyak 61 % warga Prancis, 45 % warga Jerman dan 32 % warga Italia menolak budaya Amerika sebagai budaya yang mengancam. Mereka mengeluh banyak tayangan Amerika yang membanjiri televise setempat, lihat Op.cit., Nye, (2002), hal. 71.
[2] Josef Joffe, “America the Inescapable”, dalam Majalah New York Times, edisi 8 Juni, 1997, hal. 38.
[3] Dominique Moisi, “America the Triumphant”, dalam Financial Times, edisi 9 Februari 1998, hal. 12.
[4] Todd Gitlin, “World Leaders : Mickey, et.al.,”, dalam New York Times, edisi 3 Mei 1992, hal. 10.
[1] Mark Huband, “Egypt Tries to Tempt Back Broadcasters”, dalam Financial Times, edisi 7 Maret, 2000, hal. 14. Akan tetapi, pada pertengahan tahun 1990-an, terjadi pooling penolakan terhadap budaya universal yang disebarkan oleh Amerika. Sebanyak 61 % warga Prancis, 45 % warga Jerman dan 32 % warga Italia menolak budaya Amerika sebagai budaya yang mengancam. Mereka mengeluh banyak tayangan Amerika yang membanjiri televise setempat, lihat Op.cit., Nye, (2002), hal. 71.
[2] Josef Joffe, “America the Inescapable”, dalam Majalah New York Times, edisi 8 Juni, 1997, hal. 38.
[3] Dominique Moisi, “America the Triumphant”, dalam Financial Times, edisi 9 Februari 1998, hal. 12.
[1] Op.cit. Nye (2004), hal. 10.
[2] Op.cit., Nye (2002), hal 69.
[3] Ibid.
[4] Mark Huband, “Egypt Tries to Tempt Back Broadcasters”, dalam Financial Times, edisi 7 Maret, 2000, hal. 14. Akan tetapi, pada pertengahan tahun 1990-an, terjadi pooling penolakan terhadap budaya universal yang disebarkan oleh Amerika. Sebanyak 61 % warga Prancis, 45 % warga Jerman dan 32 % warga Italia menolak budaya Amerika sebagai budaya yang mengancam. Mereka mengeluh banyak tayangan Amerika yang membanjiri televise setempat, lihat Op.cit., Nye, (2002), hal. 71.
[5] Josef Joffe, “America the Inescapable”, dalam Majalah New York Times, edisi 8 Juni, 1997, hal. 38.
[6] Dominique Moisi, “America the Triumphant”, dalam Financial Times, edisi 9 Februari 1998, hal. 12.
[1] Mark Haefele, “John F. Kennedy, USIA, and World Public Opinion,”, dalam Diplomatic History, No. 25, Vol. I, (edisi Musim Dingin, 2001), hal. 66.
[2] Frank Brunni, “A Nation That Exports Oil, Herring and Peace”, dalam New York Times, 21 Desember 2002, hal. A3..
[3] Jehangir Pocha, “The Rising Soft Power of India and China”, dalam New Perspectives Quarterly, No. 25, (Musim Dingin 2003), hal. 9
[1] Op.cit., Nye (2004), hal. 5.
[2] Ibid., hal. 6.
[3] Op.cit, Nye (2002), hal. 10.
[1] http://www.nationmaster.com/encyclopedia/Soft-power, diakses pada tanggal 22 September 2005, pada pukul 2.50 am).
[2] Ibid
|
